Establishing Basis In Indonesia (Pendirian Yayasan Di Indonesia)

Sebagaimana pengertiannya, by-laws adalah laws, ordinances, rules or laws adopted by an association or corporation or the like for its government. Oleh karena definisi yang demikian itu mempergunakan pertimbangan-pertimbangan subyektif dan politis, sedangkan yang dikehendaki ilmu pengetahuannya benar-benar objektif. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya.

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Sistem kaidah ini berkembang di samping Common Law dengan fungsi melengkapi dan pada waktu-waktu tertentu juga menyaingi Frequent Law.

Asal-mulanya system ini dapat ditelusuri kembali sampai periode kedua abad XII, dengan kata lain sampai periode yang sama dengan terbentuknya frequent law. Artinya, orang tidak mungkin berpikir menggunakan metode ini, tetapi keputusan yang mereka buat adalah sebagai jika mereka lakukan.

By-laws bagian ini juga bertujuan untuk menjaga kerjasama yang baik antara staf medis dengan administrator. Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem hukum Civil Law adalah yurisprudensi. Kemudian, bahwa studi sosiologis berhubungan dengan sudi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan.

Bahwa memberlakukan yurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. We’re dedicated to native and international social accountability, justice beneath the rule of law, and getting ready our students to succeed, lead and inspire in a rapidly changing international authorized surroundings.